Tugas Blog: Perkembangan penduduk INDO danIlmu Teknologi pengetahuan Lingkungan

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Masa depan bangsa ini tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan, ori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan.Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (under-development) ketergantungan (dependent development) dan sistem dunia (world system theory) sesuai dengan klassifikasi Larrain (1994). Sedangkan Tikson (2005) membaginya kedalam tiga klassifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan.

Kecendrungan globalisasi dan regionalisasi membawa sekaligus tantangan dan peluang baru bagi proses pembangunan di Indonesia. Dalam era seperti ini, kondisi persaingan antar pelaku ekonomi (badan usaha dan/atau negara) akan semakin tajam. Dalam kondisi persaingan yang sangat tajam ini, tiap pelaku ekonomi (tanpa kecuali) dituntut menerapkan dan mengimplementasikan secara efisien dan efektif strategi bersaing yang tepat (Kuncoro, 2004). Dalam konteksi inilah diperlukan ”strategi berperang” modern untuk memenangkan persaingan dalam lingkungan hiperkompetitif diperlukan tiga hal (D’Aveni, 1995), pertama, visi terhadap perubahan dan gangguan. Kedua, kapabilitas, dengan mempertahankan dan mengembangkan kapasitas yang fleksibel dan cepat merespon setiap perubahan. Ketiga, taktik yang mempengaruhi arah dan gerakan pesaing.

PEMBAHASAN

ILMU TEKNOLOGI DAN PENGETAHUAN LINGKUNGAN

Keberlanjutan Pembanguanan di Indonesia

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan saat ini telah menjadi agenda internasional. Dapat dikatakan bahwa hampir semua negara di dunia, baik negaranegara maju maupun negara-negara berkembang telah menyadari betapa pentingnya melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, baik untuk saat ini maupun untuk masa mendatang.

Komisi Bruntland menegaskan bahwa tidak ada sebuah cetak biru untuk pembangunan berkelanjutan. Setiap negara harus mengembangkan pendekatannya

sendiri. Dalam konteks ini, tidak mengejutkan jika muncul anggapan dan penekanan yang berbeda antara negara maju dan berkembang (Mitchell et al., 2003).

Di negara maju, penekanan utama pembangunan berkelanjutan lebih pada bagaimana memadukan pertimbangan ekonomi dan lingkungan dalam pengambilan keputusan. Perhatian yang lebih juga diberikan pada persoalan pemerataan lintas-generasi. Lebih lanjut, negara maju juga menekankan bahwa dalam memadukan pertimbangan lingkungan tersebut pada akhirnya tidak mengacaukan daya saing ekonomi mereka, khususnya untuk menandingi tenaga murah yang tersedia di negara-negara berkembang. Negara maju juga menyarankan bahwa negara berkembang harus merubah kegiatan ekonomi mereka untuk menghindari kerusakan hutan tropis misalnya dan sumberdaya alam lain dengan nilai-nilai global.

Sebaliknya, negara berkembang memberikan prioritas pembangunan berkelanjutan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia saat ini, serta menjamin kelangsungan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, penekanannya lebih pada pemerataan antar generasi daripada lintas generasi. Ada keengganan yang dapat dipahami dari negara berkembang ketika negara maju menyarankan mereka untuk meninggalkan peluang pembangunan melalui penebangan hutan tropis untuk melindungi lingkungan global. Para pemimpin di negara berkembang meyakini bahwa rakyat mereka mempunyai hak yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan mereka seharusnya tidak dilarang melakukan sesuatu yang dulu juga dilakukan masyarakat negara maju untuk mencapai satu tingkat kemapanan ekonomi seperti sekarang.

Munculnya isu-isu seperti perubahan iklim global, penipisan lapisan ozon, menurunnya keanekaragaman hayati, menurunnya kualitas lingkungan dan masalah kemiskinan menjadi bukti tentang bagaimana pentingnya melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan.

Perubahan iklim yang dicirikan oleh peningkatan suhu udara dan perubahan besaran dan distribusi curah hujan telah membawa dampak yang luas dalam banyak segi kehidupan manusia dan diperkirakan akan terus memburuk jika emisi gas rumah kaca (GRK) tidak dapat dikurangi dan distabilkan. Hal ini terjadi karena perubahan suhu dan curah hujan secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi sistem produksi pangan, sumberdaya air, pemukiman, kesehatan, energi, dan sistem keuangan. Pengaruh lain yang terjadi adalah kenaikan permukaan laut (Murdiyarso, 2003).

Gas Rumah Kaca (GRK) menimbulkan pengaruh yang dikenal dengan efek rumah kaca, yang selanjutnya menimbulkan pemanasan global dan perubahan iklim. Untuk mengatasi dampak negatif GRK, pada tanggal 11 Desember 1987 negara-negara di dunia mengadopsi suatu Protokol yang merupakan dasar bagi negara-negara industri untuk mengurangi emisi GRK gabungan mereka paling sedikit 5 persen dari tingkat emisi tahun 1990 menjelang periode 2008-2012.

Komitmen yang mengikat secara hukum ini akan mengembalikan tendensi peningkatan emisi GRK yang secara historis dimulai di negara-negara tersebut 150 tahun yang lalu. Protokol Kyoto, demikian selanjutnya protokol itu disebut, disusun untuk mengatur target kuantitatif penurunan emisi dan target waktu penurunan emisi bagi negara maju. Sementara negara berkembang tidak memiliki kewajiban atau komitmen untuk menurunkan emisinya. Singkatnya, Protokol Kyoto adalah sebuah instrumen hukum (legal instrument) yang dirancang untuk mengimplementasikan Konvensi Perubahan Iklim yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi GRK agar tidak mengganggu sistem iklim bumi. Amerika Serikat (AS), sebagai salah satu negara yang mendukung konsep pembangunan berkelanjutan, pada tahun 2001 menolak Protokol Kyoto. Hal ini sangat disayangkan mengingat AS memberikan persentase kontribusi terbesar emisi GRK. Pada tahun 1990, kontribusi AS mencapai 36,1% dari emisi total GRK sebesar 13,7 Gt (gigaton=109 ton). Beberapa hal yang menjadi alasan bagi AS untuk menolak perjanjian internasional ini antara lain karena (Murdiyarso, 2003):

1. Delapan puluh persen penduduk dunia (termasuk yang berpenduduk besar seperti Cina dan India) dibebaskan dari kewajiban menurunkan emisi.

2. Implementasi Protokol Kyoto akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi AS karena penggantian pembangkitan energi dengan batu bara menjadi gas akan sangat mahal.

3. Protokol Kyoto adalah cara mengatasi masalah perubahan iklim global yang tidak adil dan tidak efektif.

4. CO2 menurut undang-undang AS “Clean Air Act” tidak dianggap sebagai pencemar sehingga secara domestik tidak perlu diatur emisinya.

5. Kebenaran ilmiah perubahan iklim dan cara-cara untuk memecahkan persoalannya didukung oleh pemahaman ilmiah yang terbatas.

Indonesia sangat rentan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Suhu udara yang meningkat secara langsung akan mempengaruhi produksi serealia termasuk padi, makanan pokok penduduk Indonesia. Daerah yang padat penduduk akan rentan terhadap wabah penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Demikian juga akibat tingginya curah hujan akan langsung berpengaruh terhadap meluasnya daerah genangan banjir di dataran rendah. Sebaliknya, kekeringan akan mempengaruhi daerah lahan kering dan dataran tinggi. Kenaikan permukaan laut setinggi 60 cm akan berpengaruh langsung terhadap jutaan penduduk yang hidup di daerah pesisir. Panjang garis pantai Indonesia yang lebih dari 80.000 km memiliki konsentrasi penduduk dan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat yang tinggi, termasuk kota pantai dan pelabuhan. Demikian juga ekosistem alami seperti mangrove akan banyak mengalami gangguan dari pelumpuran dan penggenangan yang makin tinggi (Murdiyarso, 2003).

Pada kenyataannya, pembangunan yang dijalankan di Indonesia selama ini dirasakan kurang atau bahkan dapat dikatakan, tidak memperhatikan kaidahkaidah konsep pembangunan berkelanjutan, baik dari sisi ekonomi, ekologi, maupun sosial. Banyak hal yang dapat dijadikan bukti atas kegagalan Indonesia dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan.

Kerusakan hutan merupakan salah satu indikator dari tidak dijalankannya konsep pembangunan berkelanjutan, yang tidak memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Saat ini kerusakan hutan di Indonesia sangat parah. Dari 112 juta hektar hutan di Indonesia saat ini kerusakan mencapai 59,2 juta hektar atau 2,83 juta hektar per tahun. Kerusakan hutan sebesar ini sangat parah. Kalau dibiarkan dan tidak ada aksi apa-apa maka dalam 10-15 tahun mendatang Indonesia menjadi negara yang tidak berhutan. Dengan kerusakan seluas itu, sekarang dampaknya sangat terasa. Waduk yang dibangun dengan biaya yang sangat mahal di pulau Jawa sekarang mengalami penurunan umur (daya tahan) waduk dari yang seharusnya 100 tahun tinggal 50 tahun. Sawah-sawah yang dulu tidak kekeringan, sekarang banyak yang kekeringan. Sungai-sungai menjadi tidak normal, ketika musim hujan banjir, ketika musim kemarau kering. Dampak langsung dengan adanya kerusakan hutan ini adalah turunnya produksi pertanian. Input apapun yang dilaksanakan tidak akan berarti bila tidak ada air. Jadi dampak kerusakan hutan sangat berpengaruh pada produksi padi (Suntoro, 2005).

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, pembangunan berkelanjutan memfokuskan diri pada masalah kemiskinan, yang berkaitan erat dengan masalah etika. Dalam hal kemiskinan, Indonesia masih harus bekerja lebih keras lagi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 36,2 juta dan 24,8 juta diantaranya berada di daerah pedesaan (Mulyono, 2005). Karena itu, diperlukan upaya konkrit pengentasan kemiskinan tanpa harus mengeksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan.

Dari sisi etika, terhambatnya implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia juga terkait erat dengan tingginya tingkat korupsi, yang terjadi hampir di seluruh tingkat dan lapisan masyarakat. Dr. Koentjaraningrat, seorang pakar antropologi, meyakini bahwa sebelum Indonesia dapat membangun, maka sikap mental masyarakatnya harus diperbaiki terlebih dahulu. Pendekatan psikologi ini dikenal dengan teori mental (mentality theory) yang menyatakan bahwa sepanjang mental masyarakat masih lebih condong kepada mental korupsi daripada mental untuk melawan korupsi, maka Indonesia akan sulit atau tidak mungkin untuk membangun (Himawan, 1980).

Dalam mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan, Emil Salim (2006) menekankan pentingnya segitiga kemitraan antara pemerintah, dunia bisnis dan masyarakat madani dalam hubungan kesetaraan dengan mengindahkan hukum ekonomi, alam-ekologi dan peradaba.

Kesadaran Lingkungan

Melindungi lingkungan bukan hanya suatu komitmen untuk generasi yang akan datang, tetapi ini juga merupakan kebutuhan komersil perusahaan guna mengembangkan dan memenuhi kewajiban sah mereka. Dalam diskusi tentang kesadaran lingkungan ini, suatu perusahaan yang memiliki catatan lingkungan yang buruk, mereka hanya dapat merusak reputasi mereka.

Perusahaan tersebut harus memenuhi kewajiban sah dan moral mereka. Hal ini dilakukan dengan cara:

· Mengatur dan menekankan standar pengontrolan dan pengolahan sampah;

· Memastikan oli dan zat kimia disimpan di area yang telah dibendungi;

· Mengatur dan menekankan prosedur pengangkutan untuk bahan-bahan berasun dan kimia;

· Membangun prosedur kerja aman dan penanganan untuk produk yang berpotensi menyebabkan polusi ;

· Memenuhi perundang-undangan dan ijin khusus.

Kita dapat sangat merusak lingkungan dengan tidak mengendalikan polusi tersebut dan dengan tidak mengikuti standar dan prosedur. Untuk mengenali bagaimana kita dapat membantu meningkatkan dan mengendalikan kerusakan lingkungan, kita akan mendiskusikan tentang:

· Jenis polusi dan akkibatnya terhadap lingkungan;

· Langkah dasar guna melindungi lingkungan area kerja kita; dan

· Peraturan dasar guna membantu mencegah bahan pengotor dari pencemaran lingkungan.

· meningkatkan penanganan material;

· meningkatkan pengendalian penyimpanan; dan

· melakukan pelatihan tambahan.

Jenis-jenis polusi

Ada tujuh kategori polusi umum. Ketujuh kategori tersebut, adalah:

· bising, seperti suara yang tidak diinginkan di sekitar area kerja;

· sampah, seperti tiap bahan bekas, merupakan zat-zat yang perlu dibuang;

· polusi tanah, seperti tiap tumpahan atau kontaminasi tanah di area kerja;

· polusi air, yang disebabkan oleh tindakan membiarkan racun, zat berbahaya atau pengotor masuk ke air atau air tanah yang terkontrol:

· polusi udara, seperti debu, gas/asap atau penyemprotan di dalam area kerja; gangguan, yang bisa berupa tindakan atau kelalaian yang menggangu kenyamanan atau kualitas kehidupan, dan getaran, yang disebabkan oleh penggunaan tempat dan peralatan dan bisa merusak struktur, bangunan atau formasi alam. Kita juga dapat mengalami pengaruh yang sangat kuat terhadap lingkungan area kerja. Perusahaan dapat merancang bangunan, strategi dan prosedur guna mengendalikan polusi tetapi jika kita tidak mengikuti proses dan prosedur yang berlaku, maka kerusakan lingkungan yang parah dapat terjadi.

LANGKAH-LANGKAH MELINDUNGI LINGKUNGAN

Ada beberapa cara kita dapat mengendalikan polusi. Pencegahan polusi mensyaratkan kita untuk mengurangi sampah-sampah yang dihasilkan dari tepat kerja. Metode pencegahan tersebut meliputi:

· Pengurangan sumber – contohnya, mengurangi penggunaan cairan pelarut, memperpanjang jarak waktu pemeriksaan dll.

· Daur ulang– penggunaan kembali produk, seperti oli mesin truk solar, dapat digunakan di dalam stasiun pembakit listrika

· perbaikan – seperti memisahkan bahan logam berat dari tempat pembuangan chrome plating bath

· pembuangan – menyimpan dan membuang zat kimia dan bahan-bahan berbahaya dengan benar.

Hubungan Lingkungan Dengan Pembangunan

Peningkatan usaha pembangungn, maka akan terjadi pula peningkatan penggunaan sumber daya untk menyokong pembangunan dan timbulnya permasalahan-permasalahan dalam lingkungan hidup manusia.

Dalam pembangunan, sumber alam merupakan kompnen yan gpenting karena sumber alam ini memberikan kebutuhan asasi bagi kehidupan. Dalam penggunaan sumebr alam tadi, hendaknya keseimbangan ekosistem proyek pembangunan, keseimbangan ini bisa terganggu, yang kadang-kadang bisa membahayakan kehidupan umat.

Harus dicari jalan keluar yang saling menguntungkan dalam hubungan timbal balik antara proses pembangunan, penggalian sumber daya, dan masala pengotoran atau perusakan lingkunga hidup manusia. Sebab pada umumnya, proses pembangunan mempunyai akibat-akibat yang lebih luas terhadap lingkungan hidup manusia, baik akibat langsung maupun akibat sampingan seperti pengurangan sumber kekayaan alam secara kuantitatif & kualitatif, pencemaran biologis, pencemaran kimiawi, gangguan fisik dan gangguan sosial budaya.

Kerugian-kerugian dan perubahan-perbahan terhadap lingkungan perlu diperhitungkan, dengan keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh dari suatu proyek pembangunan. Itulah sebabnya dala setiap usaha pembangunan, ongkos-ongkos sosial untuk menjaga kelestarian lingkungan perlu diperhitungkan, sedapat mungkin tidak memberatkan kepentingan umum masyarakat sebagai konsumen hasil pembangunan tersebut.

Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam mengambil keputusan-keputusan demikian, antara lain adalah kualitas dan kuantitas sumber kekayaan alam yang diketahui dan diperlukan; akibat-akibat dari pengambilan sumber kekayaan alam termasuk kekayaan hayati dan habisnya deposito kekayaan alam tersebut. Bagaiaman cara pengelolaannya apakah secara traditional atau memakai teknologi modern, termasuk pembiayaannya dan pengaruh proyek pada lingkungan terhadap memburuknya lingkungan serta kemungkinan menghentikan perusakan lingkungan dan menghitung biaya-biaya serta alternatif lainnya.

Hal – hal tersebut di atas hanya merupakan sebagian dari daftar persoalan, atau pertanyaan yang harus dipertimbangkan bertalian dengan setiap proyek pembangunan. Juga sekedar menggambarkan masalah lingkungan yang konkret yang harus dijawab. Setelah ditemukan jawaban yang pasti atas pertanyaan-pertanyaan tadi, maka disusun pedoman-pedoman kerja yang jelas bagi pelbagai kegiatan pebangunan, baik berupa industri atau bidang lain yan gmemperhatikan faktor perlindungan lingkungan hidup manusia.

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Oleh Proses Pembangunan

· Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;

· Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

· Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain;

· Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain;

· Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;

· Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;

· Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati, dan sumber daya buatan;

· Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;

· Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;

· Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang;

· Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;

· Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbaharui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbaharui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;

· Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;

· Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;

· Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;

PERKEMBANGAN PENDUDUK INDONESIA

Landasan Perkembangan Penduduk Indonesia Penduduk

Landasan Perkembangan Penduduk Indonesia Penduduk adalah orang atau sekumpulan orang-orang yang mendiami suatu tempat (kampung, negara, dan pulau) yang tercatat sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di tempat tersebut. Berdasarkan tempat lahir dan lama tinggal penduduk suatu daerah dapat dibedakan menjadi empat golongan, yaitu penduduk asli, penduduk pendatang, penduduk sementara, dan tamu.

Penduduk asli adalah orang yang menetap sejak lahir. Penduduk pendatang adalah orang yang menetap, tetapilahir dan berasal dari tempat lain. Penduduk sementara adalah orang yang menetapsementara waktu dan kemungkinan akan pindah ketempat lain karena alasan pekerjaan, sekolah, ataualasan lain. Tamu adalah orang yang berkunjung ke tempat tinggalyang baru dalam rentang waktu beberapa hari dan akankembali ke tempat asalnya.

Yang mendasari perkembangan penduduk di Indonesiaadalah banyaknya masyarakat yang menikahkananaknya yang masih muda. Dan gagalnya program (KB) Keluarga Berencana yang di usung oleh pemerintahuntuk menekan jumlah penduduk Indonesia. Karenafaktor – faktor tersebut tidak dapat berjalan dengansemestinya, maka penduduk Indonesia tidak terkendalidalam perkembangannya. Karena perkembanganpenduduk yang sangat tidak terkendali, maka banyakterjadinya kemiskinan, pengangguran, kriminalitas,gelandangan, anak jalanan, dan sebagainya.

Pertambahan Penduduk dan Lingkungan PemukimanBertambahnya penduduk jelas akan bertambah pulakepadatan pemukiman. Hal ini diakibatkan bertambahnyapopulasi manusia yang semakin banyak. Ini jelas akanterjadi kejenuhan yang ada di kota-kota besar sepertiJakarta . Bertambahnya penduduk jelas mempengaruhilingkungan seperti banyaknya sampah dan tata ruang ataukota yang sangat buruk dan menghilangkan keindahankota.

Lingkungan yang padat penduduknya biasanya dapatmengurangi keindahan tempat pemukiman tersebutseperti banyaknya sampah karena banyaknya pendudukyang membuang sampah sembarangan .Karena bertambah pesatnya penduduk terjadikesenjangan sosial, salah satunya rusaknya lingkunganpemukiman penduduk yang seharusnya pemukiman itutertata bersih, nyaman, dan indah terawat tetapi semuaberubah terbalik menjadi kotor dan berantakan.

Kemiskinan dan Keterbelakangan Pertumbuhan sangat berkaitan dengan kenaikan ataupun penurunan angka kematian dan kelahiran selain itu juga sangat berpengaruh dengan angka kemiskinan dan keterbelakangan yang mengakibatkan semakin menurunnya otonomi daerah tersebut.Hal itu terjadi dikarenakan beberapa hal seperti keadaan ekonomi yang mengakibatkan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehingga banyak orang yang mengalami kemiskinan dan keterbelakangan karena dalam kebutuhan pokok yang mereka makan bisa jadi tidak bergizi dan tidak mengandung protein yang menunjang sehingga menyebabkan keterbelakngan mental, fisik, maupun sosial.

Kemiskinan adalah kurangnya kebutuhan dasar manusiaseperti air bersih , gizi , perawatan kesehatan , pendidikan ,pakaian dan tempat tinggal, karena ketidakmampuanuntuk mencukupi kebutuhan tersebut. Kemiskinan relatifadalah kondisi memiliki sumber daya yang lebih sedikitatau penghasilan kurang daripada yang lain dalammasyarakat atau negara, atau dibandingkan dengan rata-rata di seluruh dunia.

Selain itu juga hal tersebut bisa terjadi karena paramasyarakat di indonesia ini masih banyak yang tidakberminat dengan pendidikan sehingga mereka buta akanilmu pengetahuan dan menjadikan keterbelakangan.Jika kemiskinan terjadi hal buruk yang ada padamasyarakat ini adalah masih banyak orang yang tidak maumencari usaha atau malas bekerja, selain itu juga tidakmau belajar sehingga yang ada hanya kemiskinan yangmereka punya, tidak hanya kemiskinan secara materialtetapi kemiskinan pada ilmu pengetahuan dan sebagainya.

Perkembangan Penduduk dan Lingkungan Pemukiman

Lingkungan permukiman perkotaan merupakan tempat dimana mahluk hidup tumbuh yang melibatkan unsure yang berkaitan yang membentuk kumpulan pemukiman atau perumahan berserta sikap dan perilakunya didalam lingkungan yang saling melengkapi merupakan lingkungan hidup binaan yang memungkinkan banyaknya lapangan kerja yang lebih luas sehingga masyarakat dari pedesaan bermigrasi kekota untuk memenuhi kebutuhan yang layak dan mapan. Dengan bertambah nya populasi diperkotaan menyebabkan lingkungan pemukiman perkotaan menjadi kumuh dan liar. Sehingga sarana dan prasarana dan penyelamatan tidak dapat diberikan secara wajar. Lingkungan yang kumuh dan liar menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat dan menimbulkan berbagai dampak bagi kesehatan diantaranya timbulnya berbagai penyakit yang diakibatkan dari rusaknya lingkungan hidup. Lingkungan hidup terdiri dari beberapa Iaktor yang mempengaruhi status kesehatan yaitu Iaktor yang dapatberasal dari lingkungan pemukiman, sosial, rekreasi serta lingkungan kerja.

Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Pendidikan

1. Pertumbuhan penduduk masih menjadi masalah yang harus dikaji dengan serius di sebagian besar negara-negara berkembang di dunia, hal ini dapat berpengaruh ke berbagai faktor masyarakat negara tersebut, faktor yang sangat vital yaitu tingkat pendidikan.

2. Banyak hal yang dapat dijadikan acuan atau tolak ukur pertumbuhan penduduk di suatu negara, seperti kesejahteraan rakyat, persebaran penduduk, serta pendapatan per kapita, semua hal itu dikaji berdasarkan kurun waktu tertentu.

3. Hal yang paling dihindari dari suatu pertumbuhan penduduk yaitu terjadinya ledakan penduduk, karena hal ini akan berdampak buruk kedepannya terhadap masyarakat di suatu negara dan akan sulit untuk mengatasinya jika tidak secara bersama semua pihak yang prihatin terhadap kondisi ini, hal ini dapat diatasi dalam kurun waktu yang lama. contoh ledakan penduduk di suatu daerah.

4. Faktor pendidikan juga menjadi masalah saat terjadi pertumbuhan penduduk yang pesat atau ledakan penduduk, banyak anak yang putus sekolah karena ekonomi keluarga yang kurang mampu, serta angka wajib belajar yang semakin menurun. Keluarga Berencana, salah satu program mencegah ledakan penduduk.

5. Wajib Belajar, salah satu cara mengatasi masalah pendidikan akibat ledakan penduduk

Pertumbuhan Penduduk dan Penyakit Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Hidup

Semakin padatnya suatu kawasan maka semakin mudahnya penyakit dapat tertular. Dalam study kasus, seperti Virus Flu Burung (H5N1),Virus Flu Babi (H1N1),HIV AIDS,Demam Berdarah (DB),Cacar,Tampek,Diare maupun hingga penyakit ringan seperti Batuk dan Influenza (Flu) merupakan penyakit yang mudah menular dengan cepat antar manusia.

Hal ini bisa terjadi dikarenakan sempitnya sirkulasi udara dan ditambah tercemarnya polusi dari kendaraan bermotor maupun sampah terbakar. Ini sangat fatal sekali bagi kelangsungan makhluk hidup.

Pemerintah tak diam saja tetapi pemerintah membuat program ASKES (Asuransi Kesehatan). Yaitu asuransi kesehatan untuk orang menengah ke bawah,dimana ketika mereka berobat ke suatu rumah sakit akan mendapatkan keringanan biaya ataupun tanpa biaya sama sekali. Dan bagi pemakai ASKES mendapatkan obat generic,yaitu obat dengan harga murah dan bermutu. Namun program ini mendapatkan respon yang bagus dari kalangan kebawah,tetapi sangat disayangkan karena hanya meringankan dan program ini belum menjalar hingga tempat terpencil. Sekarang pemerintah lagi di upayakan membangun Puskesmas untuk di daerah terpencil.

Pertumbuhan Penduduk dan Kelaparan

Berdasarkan hasil penelitian terakhir dari Organisasi Pangan Dunia (FAO), diperkirakan sebanyak 19,4 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan. Penyebab utamanya adalah kemiskinan.

Masih banyak penduduk Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka, khususnya di wilayah bagian timur Indonesia, seperti Papua, NTT dan Maluku.

"Mami memperkirakan di Indonesia masih ada 20 juta atau 19,4 juta orang yang kelaparan setiap hari. Ini artinya mereka tidak memiliki cukup makanan untuk di makan.. ini angka yang besar namun sudah jauh berkurang dibanding awal tahun 90-an saat kami mulai menghitung target pembangunan millennium," demikian ungkap Kepala Perwakilan FAO Indonesia, Mark Smulders.

Meski demikian, FAO menilai Indonesia telah cukup berhasil dalam menurunkan angka kelaparan dari tahun-tahun sebelumnya.

Kemiskinan dan Keterbelakangan

Indonesia telah berhasil menurunkan angka kelaparan hingga setengahnya, ini sangat bagus, tapi masih banyak yang harus dilakukan khususnya diwilayah bagian timur Indonesia seperti papua barat, NTT, Maluku dan sebagian Kalimantan, yang mana masih terdapat penduduk yang tidak memiliki makanan yang cukup.

Prosentase penduduk Indonesia yang kelaparan, turun dari 19,7 persen di tahun 1990-1992, menjadi hanya 7,9 persen di tahun 2014-2016. Pertumbuhan ekonomi yang pesat membantu Indonesia menurunkan angka kelaparan.

Namun, meskipun telah berhasil menurunkan angka kelaparan hingga 50 persen, Indonesia masih dinilai lambat dalam mengurangi jumlah penduduk yang kekurangan gizi, khususnya anak-anak dibawah usia 5 tahun. Dari data terakhir, hampir 37 persen balita di Indonesia menderita stunting atau terhambat pertumbuhannya karena kekurangan gizi.

Direktur Program Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat dari Millenium Challenge Account Indonesia, Minarto, menjelaskan 7,6 juta balita di Indonesia menderita stunting atau terhambat pertumbuhannya, akibat kekurangan gizi kronis.

Kondisi ini dikhawatirkan akan menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. MCA Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk menjalankan program kesehatan dan gizi berbasis masyarakat untuk mengurangi stunting.

“Kalau kita lihat data terakhir tahun 2013 yang kita punya itu tidak berubah.. sekitar hampir 37 persen, katakanlah tidak berubah.. jadi memang stunting itu merupakan masalah yang comprehensive sehingga penurunannya selama hampir 10 tahun tidak banyak," kata Minarto, Direktur Proyek Kesehatan & Gizi Berbasis Masyarakat- MCA Indonesia.

Faktor ekonomi dan pendidikan menjadi penyebab tingginya angka balita stunting di Indonesia, khususnya di wilayah bagian timur Indonesia.

Melihat kondisi ini FAO menyerukan semua pihak untuk terus meningkatkan upaya-upaya menghapus kelaparan dan kekurangan gizi dengan melakukan pemberdayaan ekonomi meningkatkan produksi pangan dan memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan makanan yang bergizi.

Indonesia telah mengalami proses urbanisai yang cepat dan pesat. Sejak pertengahan 1990-an jumlah absolut penduduk pedesaan di Indonesia mulai menurun dan saat ini lebih dari setengah total penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan (20 tahun yang lalu sekitar sepertiga populasi Indonesia tinggal di kota).

Kecuali beberapa propinsi, wilayah pedesaan di Indonesia relatifnya lebih miskin dibanding wilayah perkotaan. Angka kemiskinan pedesaan Indonesia (persentase penduduk pedesaan yang hidup di bawah garis kemiskinan desa tingkat nasional) turun hingga sekitar 20 persen di pertengahan 1990-an tetapi melonjak tinggi ketika Krisis Finansial Asia (Krismon) terjadi antara tahun 1997 dan 1998, yang mengakibatkan nilainya naik mencapai 26 persen. Setelah tahun 2006, terjadi penurunan angka kemiskinan di pedesaan yang cukup signifikan seperti apa yang ditunjukkan tabel dibawah ini:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kemiskinan Pedesaan (% penduduk yg hidup di bawah garis kemiskinan desa)	20.0	21.8	20.4	18.9	17.4	16.6	15.7	14.3	14.4	13.8

^{Sumber: Bank Duna dan Badan Pusat Statistik (BPS)}

Angka kemiskinan kota adalah persentase penduduk perkotaan yang tinggal di bawah garis kemiskinan kota tingkat nasional. Tabel di bawah ini, yang memperlihatkan tingkat kemiskinan perkotaan di Indonesia, menunjukkan pola yang sama dengan tingkat kemiskinan desa: semakin berkurang mulai dari tahun 2006.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kemiskinan Kota (% penduduk yg tinggal di bawah garis kemiskinan kota)	11.7	13.5	12.5	11.6	10.7	9.9	9.2	8.4	8.5	8.2

^{Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS)}

Dalam dua tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2005 dan 2006 terjadi peningkatan angka kemiskinan. Ini terjadi terutama karena adanya pemotongan subsidi BBM yang dilakukan oleh pemerintahan presiden SBY diakhir tahun 2005. Harga minyak yang secara internasional naik membuat pemerintah terpaksa mengurangi subsidi BBM guna meringankan defisit anggaran pemerintah. Konsekuensinya adalah inflasidua digit antara 14 sampai 19 persen (yoy) terjadi sampai oktober 2006.